Menampilkan arsip liputan jurnalisme terverifikasi NadiKabar.com sejak 26 Agustus 2026.
NADIKABAR.COM — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pembuktian po
NADIKABAR.COM — Korea Utara menuding Korea Selatan merekayasa insiden ledakan ranjau pada September lalu di zona demiliterisasi bersama, yang disampaikan dalam sebuah surat kepada
NADIKABAR.COM — Sebanyak 393 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah terbentuk secara kelembagaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kini menjalani verifikasi dan v
NADIKABAR.COM — KCIC kembali menghadirkan promo tiket Kereta Cepat Whoosh berupa diskon hingga 75 persen dan cashback maksimal Rp150 ribu.
NADIKABAR.COM — Jarum jam mendekati pukul sembilan pagi ketika aktivitas di kawasan Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC) atau Pusat konservasi Gajah Sumatra mulai bergerak.
NADIKABAR.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyetujui penundaan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 di Kalimantan Tengah (Kalteng) akibat
NADIKABAR.COM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan strategis nasional, khususnya beras, berada dalam kondisi sangat aman menghadapi pergantian ta
NADIKABAR.COM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak para santri untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.
NADIKABAR.COM — Semarak para penonton yang berkumpul terasa saat mereka menikmati festival Wing Kwai, sebuah tradisi balap kerbau yang digelar di Chonburi, Thailand, Minggu (25/10)
NADIKABAR.COM — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai keberadaan satuan Yonif Teritorial Pembangunan (YTP) di Marauke, Papua Selatan dapat memperkuat wilayah perb
NADIKABAR.COM — Eks Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Kompol Aditia Mulya Ramdhani meninggal dunia usai mengalami koma sejak tahun 2019 saat berupaya melerai bentrok kelompok pesilat.
NADIKABAR.COM — Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir 700 ribu badan usaha. Pemblokiran dilakukan karena 700 ribu badan usaha tersebut tidak melaporkan siapa pemilik manfaat atau