Ia juga menaruh perhatian pada transparansi Danantara yang belum memenuhi standar SWF internasional (Santiago Principles) karena belum mempublikasikan laporan keuangan konsolidasi tahunan, serta kebijakan penarikan dividen BUMN yang terlalu tinggi sehingga berisiko menekan fleksibilitas arus kas entitas.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengingatkan agar pemerintah tidak mengacaukan antara penggalangan modal murni dan sekadar pemindahan risiko fiskal.
"Pengurangan beban APBN baru benar-benar terjadi apabila Danantara mampu mengoptimalkan aset, menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, dan menarik modal swasta tanpa menciptakan kewajiban fiskal baru yang tersembunyi," kata Ronny.
Jika proyek yang dialihkan dari APBN ke BUMN dibiayai utang baru sementara negara tetap memberikan jaminan garansi, maka beban fiskal pada dasarnya tidak hilang melainkan hanya berpindah tempat. Oleh sebab itu, Danantara diminta tidak diperlakukan sebagai 'ATM pemerintah' untuk mendanai seluruh agenda pembangunan tanpa disiplin komersial yang ketat.
"Danantara jangan diposisikan sebagai ATM pemerintah untuk membiayai semua agenda pembangunan, tapi harus menjadi mesin investasi yang menghasilkan nilai tambah, dengan disiplin komersial yang jelas dan kewajiban pelayanan publik yang dihitung secara transparan," tegasnya.
Ronny memetakan empat pekerjaan rumah (PR) utama Danantara ke depan, yakni keterbukaan laporan keuangan yang diaudit, disiplin pemisahan antara proyek komersial dan pelayanan publik, dan pengelolaan risiko utang konsolidasi.
Selain itu, Danantara juga harus menunjukkan pembuktian dampak riil terhadap penyerapan tenaga kerja dan penciptaan nilai tambah industri nasional.
Ia menyebut skala aset yang raksasa harus diimbangi transparansi dan pengawasan yang kuat agar pengelolaan terpusat benar-benar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari tata kelola BUMN terdahulu.
"Jangan sampai Danantara berhasil memperbesar skala investasi, tetapi belum berhasil memperbaiki kualitas investasi dan produktivitas ekonomi Indonesia," pungkas Ronny.
