NADIKABAR.COM — Pemerintah menargetkan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) di setiap provinsi wajib ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, masih ada tiga provinsi yang belum memenuhi kuota tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan ketiga provinsi tersebut, yakni Riau, Papua, dan Banten. Saat ini, pencapaian nasional baru 87,98% dari total target. Sebanyak 324 kabupaten/kota telah memenuhi kuota 87%. Sawah yang sudah ditetapkan sebagai LP2B secara prinsip tidak boleh dialihfungsikan.

Jika lahan LP2B hendak dialihfungsikan, maka wajib diganti dengan lahan lain yang memiliki kualitas dan produktivitas setara.

"Ini masih ada 3 provinsi yang kurang dari 87%. Kami sudah berdiskusi dengan semua bupati dan gubernur serta pihak Bappeda maupun dinas yang menangani tata ruang setempat, termasuk dinas pertanian, sudah tidak mampu lagi meng-upgrade," ujar Nusron saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Nusron menjelaskan saat ini Riau baru memenuhi 76,24%. Faktornya karena banyak lahan berupa non-sawah. Ia menyebut di wilayah itu hampir seluruh lahan berupa perkebunan kelapa sawit.

Nusron meminta kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar Riau dapat dibuatkan program cetak sawah baru karena potensi lahannya masih ada. Langkah ini dinilai penting agar pasokan beras di Riau tidak harus selalu bergantung dari pasokan luar provinsi.

Kedua, Provinsi Banten yang baru memenuhi kuota LP2B sebesar 84,73%, walaupun sudah ditopang oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang mencatatkan hampir 95% perlindungan lahan. Nusron menyebut wilayah ini sudah banyak diterbitkan izin non-pertanian di lokasi-lokasi potensial, seperti untuk kepentingan perumahan dan kawasan industri. Izin-izin besar tersebut tercatat sudah terbit sejak tahun 2015, 2019, hingga 2024.

"Nah kalau Banten, sudah tadi saya laporkan tadi. Pengurang terbesar adalah karena sudah terbit izin non-pertanian di lokasi tersebut. Dan ini izinnya ada yang terbit tahun 2019, ada yang tahun 2024, ada yang tahun 2015, sudah izin besarnya terbit di situ untuk kepentingan ada yang perumahan, ada yang industri," beber Nusron.

Ketiga, Provinsi Papua. Nusron menjelaskan saat ini Papua baru memenuhi 78,02% LP2B terhadap LBS. Nusron menyebut hal ini disebabkan karena keterbatasan ketersediaan lahan sawah eksisting di wilayah setempat. Ia berharap pemerintah juga bisa memprioritaskan program cetak sawah di Papua.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ketiga provinsi tersebut tetap harus memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Memang ada tiga provinsi, tapi secara nasional sudah (sesuai target). Nah, catatannya yang tiga provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi," tutur Zulhas.