Dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, pengusul HMP menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sehingga langkah pemakzulan perlu ditempuh.

Penilaian itu berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ihwal pendidikan Gibran.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.