"Setelah kita melakukan kunjungan suplai untuk solar yang kita kunjungi itu aman. Karena setelah kita lihat stoknya tadi siang masih ada sekitar 11 ribu liter, kemudian di depan Unhas itu masih ada 14 ribu liter," paparnya.
Kendati begitu, dia tidak menampik adanya antrean kendaraan yang masih terjadi di SPBU. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keberadaan truk dari luar daerah yang fokus mengisi BBM di Makassar.
"Artinya suplai lancar selama ini, tapi kenapa terjadi antrean panjang, karena kendaraan-kendaraan dari luar Sulsel yang masuk Makassar itu tujuan akhirnya untuk mengisi BBM solar," ungkapnya.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman turut melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada SPBU di Kota Makassar buntut antrean panjang yang kian parah ini. Andi Sudirman menemukan ada empat nozzle SPBU namun hanya dioperasikan satu operator sehingga dinilai turut memicu antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM.
Kondisi itu ditemukan di SPBU 74.902.31, Jalan AP Pettarani, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kamis (10/9). Andi Sudirman langsung memantau proses pengisian BBM, terutama Pertalite untuk kendaraan roda dua.
Saat sidak berlangsung, antrean kendaraan terlihat cukup padat hingga mengular sampai ke jalan. Dua barisan kendaraan tampak mengantre pada masing-masing sisi nozzle pengisian Pertalite untuk sepeda motor. Andi Sudirman turut mengecek kondisi operasional nozzle serta situasi antrean di SPBU.
"Bagaimana orang tidak antre kalau 4 Nozzle pengisian hanya 1 operator melayani. Kemudian adanya modifikasi tangki dan kendaraan bolak balik isi BBM," ungkap Andi Sudirman.
Andi Sudirman menegaskan, kondisi antrean di SPBU perlu ditelusuri secara menyeluruh agar dapat diketahui penyebabnya. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan pengecekan di sejumlah SPBU.
"Kami juga berkoordinasi Bapak Kapolda Sulsel dan Pangdam XIV Hasanuddin terkait pendampingan kepolisian dan TNI terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan situasi saat ini. Tentu kami akan kawal tertib pengisian sekaligus pantau jumlah stok," pungkasnya.
Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin juga meminta PT Pertamina Regional Sulawesi untuk mengaktifkan seluruh nozzle di SPBU untuk mengurai antrean panjang kendaraan yang kian parah. Selain itu, kendaraan besar seperti truk hingga bus diatur jadwal pengisiannya agar tidak menimbulkan kemacetan di jalanan.
Permintaan tersebut disampaikan Appi saat mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9). Kedatangannya merupakan respons atas keluhan masyarakat terkait antrean panjang BBM yang kian parah.
"Tujuan kami ke sini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban," tegas Appi.
Menurutnya, penyelesaian persoalan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM. Pelayanan di SPBU juga perlu diperbaiki agar kendaraan dapat dilayani lebih cepat dan tertib.
Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah mengaktifkan seluruh nozzle yang tersedia serta menambah jumlah petugas operator. Appi mencontohkan, terdapat SPBU yang memiliki empat dispenser, namun hanya dilayani satu orang petugas.
"Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya empat dispenser di SPBU hanya dijaga oleh satu orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan," tuturnya.
Selain mengoptimalkan nozzle, Appi meminta adanya pengaturan kendaraan berdasarkan jenis dan kebutuhan pengisian BBM. Kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi, hingga bus, menurutnya, perlu memiliki alur pengisian yang lebih teratur.
"Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya," tambahnya.
Ia meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi, termasuk apakah persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM atau faktor lainnya. Menurut Appi, informasi yang jelas diperlukan agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik," katanya.
