Pemerintah melibatkan penerbit alat pembayaran atau issuer sebagai pihak yang bertugas memungut PPN dari konsumen. Pada tahap awal yang dimulai 25 September 2026, ada enam lembaga yang sudah ditunjuk, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
Pajak ini menyasar pembelian produk dan layanan digital dari luar negeri yang memang menjadi objek PPN. Contohnya, layanan penyimpanan data berbasis cloud, layanan kecerdasan buatan (AI), hingga game online.
Dengan demikian, jika seseorang membeli layanan digital dari luar negeri yang masuk kategori tersebut dan membayarnya melalui lembaga yang ditunjuk, transaksi itu bisa dikenakan PPN 11%.
Namun, aturan ini bukan berarti semua transaksi luar negeri otomatis terkena PPN. Pengenaan pajak hanya berlaku untuk produk atau layanan yang memang menjadi objek PPN.
Layanan tersebut sudah masuk dalam skema pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Artinya, layanan yang sudah memungut PPN melalui skema PMSE tidak akan dikenakan pajak lagi melalui SPP-TDLN.
Inge menjelaskan, SPP-TDLN menyasar produk digital lain yang belum masuk dalam daftar pelaku usaha pemungut PPN PMSE.
"Sekarang ada 260-an (pemungut PMSE), nah kalau SPP-TDLN di luar itu. Objeknya sama, sama-sama objek PPN, tetapi dia di luar PMSE. Kalau kita hitung PMSE itu, yang Strava dan sejenisnya itu sebenarnya ada puluhan ribu kalau di Indonesia. Jadi ada puluhan ribu provider luar negeri yang beroperasi atau bertransaksi dengan konsumen yang ada di Indonesia," ucap Inge.
Melalui sistem ini, konsumen tidak perlu repot menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN atas layanan digital luar negeri yang dibeli. Pajak akan dipungut oleh bank atau fintech yang ditunjuk setelah sistem SPP-TDLN memastikan transaksi tersebut memang harus dikenakan PPN.
