Kekhawatiran terhadap AI semakin mendesak dalam beberapa minggu terakhir.

Para politisi senior dari kedua partai sepakat tentang perlunya regulasi terhadap AI.

Hal ini menempatkan mereka berlawanan dengan Trump, yang menolak gagasan undang-undang untuk mengendalikan pengembangan teknologi tersebut.

Kongres (legislatif) adalah salah satu dari tiga pilar pembagian kekuasaan negara. Dua lainnya adalah presiden (eksekutif) dan peradilan (yudikatif). Bagi partai politik, menguasai Kongres amat penting agar dapat mengajukan serta meloloskan rancangan undang-undang secara leluasa.

Baik DPR maupun Senat saat ini dikuasai oleh Partai Republik. Namun mayoritas mereka sangat tipis. Mereka memiliki 218 kursi di DPR, yang merupakan jumlah minimum yang dibutuhkan untuk mengendalikannya, ditambah satu anggota independen yang memberikan suara untuk mereka.

Di Senat, Partai Republik menduduki 53 kursi. Kekuasaan majelis tinggi hanya akan berpindah tangan jika Partai Demokrat memenangkan 51 kursi.

Jika Partai Demokrat yang merupakan kubu oposisi berhasil merebut kembali kendali DPR atau Senat, mereka akan memperoleh kekuasaan untuk mengajukan undang-undang mereka sendiri ke sidang pleno.

Di masa lalu, para pemilih cenderung "menghukum" partai presiden dengan memilih partai oposisi.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan tingkat persetujuan yang rendah terhadap presiden. Dia memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden dengan tingkat persetujuan sedikit di atas 50%, menurut situs sumber jajak pendapat Silver Bulletin. Namun, pada awal Oktober angka tersebut turun menjadi sekitar 37%. Sementara itu, 61% tidak menyetujuinya.

Namun, tidak semua kursi di setiap majelis diperebutkan secara ketat. Beberapa kursi sudah dijamin dikuasai Partai Republik atau Demokrat.

Mitra BBC di AS, CBS News, telah mengidentifikasi 10 persaingan kursi Senat yang patut diperhatikan, di Negara Bagian Iowa, New Hampshire, Arizona, dan Ohio.

Pemungutan suara tahun ini lebih sulit diprediksi karena adanya persaingan antara kedua partai mengenai cara pembagian daerah pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat.