NADIKABAR.COM — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy berkomitmen pihaknya akan memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan melalui tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hasil pemeriksaan BPK menjadi masukan penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan,” ucapnya saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bappenas Tahun Anggaran (TA) 2025 bersama delegasi BPK RI, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan BPK adalah salah satu institusi yang mempunyai peran penting dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu, lanjutnya, setiap hasil pemeriksaan harus terus diperhatikan, dicermati, dan ditindaklanjuti.
"Kami menyadari bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat besar bagi peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas di Bappenas,” ujar dia.
Menteri Rachmat Pambudy menekankan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai rencana aksi dan harus segera diselesaikan.
“Saya selalu mengatakan bahwa tanpa keterbukaan di antara kita, tidak mungkin kita bisa berjalan dengan baik. Kalau ada kesalahan, katakan salah, kalau ada kekurangan, katakan kekurangan. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki apa yang masih perlu diperbaiki,” ungkap Kepala Bappenas.
Sementara itu, Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK mencakup LHP atas laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas TA 2025 serta tiga laporan keuangan Hibah Luar Negeri yang dikelola Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Oceans for Prosperity Project–LAUTRA Problue, Global Environment Facility Indonesia Sustainable Cities Impact Project, dan Investing in Nutrition and Early Years Phase II Project.
Kementerian PPN/Bappenas telah menerima empat kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk keempat laporan keuangan tersebut.
Daniel mengapresiasi komitmen dan dedikasi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan pengelolaan keuangan, termasuk respons cepat unit terkait dalam menindaklanjuti temuan dan proses pemulihan atas kelebihan pembayaran.
“BPK mengharapkan hasil pemeriksaan ini semakin memperkuat komitmen kita untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan, sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat,” kata Daniel.
