"Semangat Presiden sudah jelas, sumber daya benih lobster harus kita jaga dan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan harus dihentikan. Karena itu, pengawasan di pintu-pintu keluar harus semakin kuat," ujar Karding.
Menurut Karding, penanganan terhadap temuan BBL juga perlu dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum.
"Pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada pengamanan barang. Jika terdapat jaringan di belakangnya, harus ditelusuri bersama aparat penegak hukum," tegas Karding.
Barantin, tegasnya, siap mendukung dengan data, hasil pemeriksaan, dan penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan maupun pengeluaran. Pemerintah melalui Satgas P2BBL juga menempatkan penguatan pencegahan dan tata kelola BBL secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pemberantasan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI (Menkopolkan) Dudung Abdurachman sebelumnya menyatakan pembentukan Satgas P2BBL menjadi landasan bagi penegakan hukum yang lebih terpadu dan terkoordinasi. Satgas diharapkan mampu menyatukan sumber daya, informasi, dan tindakan antarlembaga dalam menangani praktik pengeluaran ilegal BBL.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pembentukan Satgas diarahkan untuk memperbaiki tata kelola lobster sekaligus mendukung pengembangan industri budidaya lobster nasional dan kesejahteraan nelayan.
BBL yang ditemukan dalam kondisi hidup selanjutnya diproses untuk dilepasliarkan kembali di lokasi yang direkomendasikan instansi berwenang.
