Untuk memperoleh data KHL, Pasal 138 ayat (3) menugaskan lembaga statistik tersebut untuk melaksanakan survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebelum survei KHL dijalankan ke lapangan, Pasal 138 ayat (4) huruf a hingga d mengharuskan lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional membahas rencana teknisnya terlebih dahulu.
Pembahasan tersebut mencakup jenis komponen kebutuhan hidup layak, kualitas komponen, lokasi survei, hingga waktu pelaksanaan survei.
Nantinya, hasil dari survei tersebut akan diserahkan kepada dewan pengupahan daerah, yang menurut Pasal 138 ayat (5) akan diolah menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur.
Ketentuan teknis dan standar mengenai KHL ini akan diatur secara spesifik melalui Peraturan Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 138 ayat (6).
