Terkait hal tersebut, Kemenperin menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan tiap sektor. Untuk pasar domestik diperkuat lewat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), SNI wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas). Kemudian untuk energi dan bahan baku didukung lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Struktur industri diperkuat lewat hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.
Berikutnya, untuk IKM dan industri padat karya melalui keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar yang diperkuat lewat kemitraan, dan akses pembiayaan industri padat karya diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
