Ketepatan laporan sangat menentukan proses pengawasan sebab dari sana bisa diketahui bagaimana anggaran digunakan, berapa kebutuhan operasional dapur, serta apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan.
"Jadi prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dalam pengelolaan dan pelaksanaan program MBG harus dijaga," katanya.
Sementara terkait kepastian kapan delapan dapur tersebut dapat kembali beroperasi, Rizky belum bisa memastikan. Keputusan sepenuhnya berada di tangan BGN setelah tim melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian laporan yang disampaikan masing-masing SPPG.
"Selama proses pemeriksaan belum selesai, kami belum bisa memastikan kapan dapur-dapur itu kembali melayani penerima manfaat. Tim pusat yang akan menentukan apakah seluruh persyaratan sudah terpenuhi atau masih ada yang perlu diperbaiki," katanya.
