Suharyanto juga menyoroti lemahnya koordinasi dan logistik BPBD di NTT. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan BNPB yang dapat langsung bergerak di bawah komando Presiden.
"Kamikan datang setelah itu, 1x24 jam. BNPB-kan alat Bapak Presiden, kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD. Sementara kami BNPB kuat di bawah Presiden sehingga mau apa aja bisa, tapi yang alat gubernur dan bupati ini lemah karena tidak punya apa-apa untuk berikan bantuan," jelas dia.
Dia mengatakan tidak adanya bantuan dasar seperti sembako menjadi hal yang paling menonjol di lapangan sejak hari pertama gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores.
"Harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja. Permakanan, nanti kami datang, lewat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat menonjol Pak Presiden. Mohon ke depannya itu menjadi perhatian," katanya.
Suharyanto kemudian mengusulkan setiap kabupaten/kota di NTT memiliki buffer stock logistik senilai Rp 5 miliar - Rp 10 miliar. Stok tersebut dapat digunakan untuk menyediakan permakanan, sembako, tenda, dan matras yang bisa langsung disalurkan saat bencana.
"Keterlambatan seperti ini yang menyebabkan satu-dua hari itu masyarakat teriak-teriak, kami belum dibantu. Kami belum dapat bantuan, di mana pemerintah, padahal ini sementara berjalan," tandasnya.
