NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mendorong percepatan pembangunan Bendung Karangnongko di sisi wilayah Blora dan proses menyiapkan langkah penanganan warga, termasuk menjajaki kemungkinan skema transmigrasi lokal.
Sebanyak 535 kepala keluarga (KK) menghadapi persoalan tempat tinggal baru dan keberlanjutan kehidupan setelah harus meninggalkan permukiman yang kini menjadi lokasi Bendung.
Bupati Blora, Arief Rohman meminta agar percepatan pembangunan berjalan seiring dengan penyelesaian persyaratan administrasi untuk menangani masyarakat terdampak, termasuk persetujuan pelepasan kawasan hutan yang masuk dalam area genangan bendung.
Hal tersebut disampaikan Arief saat bertemu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah pada Selasa (20/10).
