Ia mengatakan sejumlah persoalan dalam demokrasi lokal perlu dikaji secara objektif, antara lain biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, polarisasi masyarakat, serta hubungan proses elektoral dengan kualitas pemerintahan daerah.
"Demokrasi lokal perlu kita lihat tidak hanya dari proses pemilihannya, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut dapat memperkuat partisipasi, legitimasi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah," ujarnya.
Hindun menambahkan, diskusi tersebut menjadi forum akademik untuk memperoleh pandangan, kritik, dan masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi mengenai arah rekonstruksi desentralisasi asimetris dan sistem demokrasi lokal.
"Masukan dari para narasumber akan menjadi bahan penting bagi Kelompok III dalam menyusun hasil kajian dan rekomendasi Badan Pengkajian MPR RI," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir para Anggota Badan Pengkajian MPR RI, I Wayan Sudirta (Fraksi PDIP), Firman Soebagyo (Fraksi Golkdar), Kamrussamad (Fraksi Gerindra), Endang Setyawati Thohari (Fraksi Gerindra), Heri Gunawan (Fraksi Gerindra), Sri Wulan (Fraksi Nasdem), Ida Fauziyah (Fraksi PKB), Andi Yuliani Paris (Fraksi PAN), dan T. Ibrahim (Fraksi Demokrat).
