NADIKABAR.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) total Rp 900.000 untuk para pekerja dan buruh penerima manfaat. Bagi pekerja yang ingin memastikan status penerimaan bantuan, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri dan praktis melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id.

BSU merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli serta memberikan perlindungan ekonomi bagi para pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria tertentu.

Pada penyaluran BSU kali ini pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk periode tiga bulan. Namun dalam pelaksanaannya BSU akan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang diterima Rp 900.000.

Ketentuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2026 ini seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pekerja dapat melakukan pengecekan status penerima Bantuan Subsidi Upah atau bukan di laman situs Kemnaker, tepatnya di bsu.kemnaker.go.id. Pekerja yang ingin mengecek status bantuan dapat mengikuti langkah-langkah mudah berikut melalui laman resmi Kemnaker tersebut:

1. Akses Portal ResmiBuka peramban (browser) di HP atau komputer, lalu kunjungi situs resmi bsu.kemnaker.go.id.

2. Pilih menu Cek NIK PenerimaPada bagian Langkah Pengecekan Resmi, tersedia tautan Cek NIK untuk mengetahui status penerima BSU.

"Data calon penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan," terang Kemnaker dalam situs bsu.kemnaker.go.id.

Sayang, meskipun situs resmi cek status penerimaan bantuan bsu.kemnaker.go.id sudah bisa diakses, layanan tersebut belum dapat digunakan karena masih dalam tahap proses. Nanti setelah layanan cek penerima BSU Rp 900.000 ini bisa digunakan, Kemnaker akan memberikan informasi lebih jauh.

"Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pantau terus website ini untuk mendapatkan informasi terbaru. Pastikan hanya mengakses informasi dari kanal resmi Kemnaker dan tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi," jelas Kementerian lagi.

Persyaratan penerima BSU 2026 meliputi warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

BSU dikecualikan bagi anggota ASN, TNI, dan Polri. Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp 3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

"Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara," tulis Kemnaker masih dalam situs bsu.kemnaker.go.id.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU. BSU diberikan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

"BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp 900.000 dibayarkan sekaligus," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Jumat (6/11/2026).

Untuk waktu pencairan, BSU dibayarkan sekaligus dengan total Rp 900.000 dan dijadwalkan disalurkan pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Indah mengingatkan pemberi kerja agar memastikan data pekerja yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi persyaratan penerima BSU. Ketepatan data menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima bantuan.

"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," ujar Indah.

Informasi resmi mengenai BSU 2026 dapat diperoleh melalui laman https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.