Said juga membandingkan kebijakan perpajakan di RI dengan sejumlah negara lain. Ia menyebut Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Australia telah menerapkan pajak 0 persen untuk pembalut wanita.
Sementara itu, di Skotlandia, pembalut wanita bahkan diberikan secara gratis.
"Di beberapa negara yang pajaknya tinggi-tinggi, seperti Amerika, Kanada, Australia, pembalut wanita pajaknya 0 persen. Bahkan, di Skotlandia, Britania Raya, pembalut wanita itu gratis. Itu salah satu tanggung jawab negara karena seperti orang melahirkan dan hamil, itu kondisi alamiah seorang wanita," tegasnya.
Menurut Said, penghapusan pajak pembalut juga berkaitan dengan daya beli pekerja. Ia menilai kenaikan upah nominal belum tentu membuat kemampuan belanja buruh meningkat apabila harga barang dan jasa naik lebih cepat.
Ia menjelaskan upah riil dihitung dengan membandingkan upah nominal terhadap indeks harga konsumen. Jika kenaikan harga kebutuhan sehari-hari melampaui kenaikan gaji, kemampuan pekerja untuk membeli barang justru berkurang meskipun nominal upahnya bertambah.
"Upah riil buruh turun terus karena daya beli. Kenaikan upah masih kalah dengan kenaikan indeks harga konsumen. Memang nominalnya naik, tetapi upah kita turun," ucap Said.
Oleh karena itu, KSPI dan Partai Buruh meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Suahasil agar pembalut wanita dibebaskan dari PPN.
