NADIKABAR.COM — Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, mengatakan akan ada banyak daerah yang menjerit jika pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) diberlakukan.
Hal itu diungkap Darmansyah dalam program forum Senator Menyapa di Studio II NadiKabar.com, Jakarta, Kamis (12/11).
"Saya mungkin diundang di sini selain, tadi karena saya berasal dari daerah yang kaya sumber daya alam, juga saya ikut dalam pembahasan tripartit Undang-Undang HKPD. Inilah yang sebetulnya mengatur mekanisme penerimaan dan transfer ke daerah ini, ya kan? Nah di Undang-Undang itu banyak sekali perubahannya, di antaranya bahwa DAU itu diatur dan diformulasi kembali berdasarkan kinerja daerah," ucap Dramansyah.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Batasan ini mencakup belanja gaji dan tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian sepakat menunda penerapan ketentuan mandatory spending atau belanja wajib bagi pemerintah daerah (pemda) untuk 2027. Keputusan ini diambil untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah berbagai kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi.
