NADIKABAR.COM — Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), melakukan aksi di ibu kota Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu kemarin, Selasa (10/11).
Massa aksi yang berasal dari Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan sejumlah mahasiswa kampus lain di hingga kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi besar-besaran di bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya.
Pantauan NadiKabar.com di lokasi aksi kemarin, massa gabungan ini memulai aksinya dengan melakukan longmarch dari Kampus B Unair, Jalan Airlangga, Surabaya, menuju Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya, Jalan Gubernur Suryo.
Saat tiba di titik aksi, massa mahasiswa dan masyarakat sipil ini kemudian mengelilingi air mancur hingga membuat empat penjuru jalan--yakni Jalan Gubernur Suryo, Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Yus Sudarso--lumpuh total.
Dalam aksinya, massa membentangkan berbagai spanduk bernada protes terhadap pemerintah. Beberapa di antaranya bertuliskan 'asap gratis napas kritis' hingga 'hutan terbakar kebutuhan terdampak bagaimana pemerintah bertindak'.
Menteri Sosial dan Politik BEM Unair yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan Aksi, Daniel Situmorang mengatakan, mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden sebagai langkah awal, bukan akhir dari perjuangan pengawalan demokrasi. Ia mengingatkan agar masyarakat sipil dan elemen mahasiswa tidak lantas berpuas diri dengan dinamika politik yang terjadi.
Massa aksi membawa sejumlah isu utama yang berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, dan supremasi sipil. Mahasiswa menyoroti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
"Kita melihat ketidakmampuan, ketidakkompetenan dari pimpinan-pimpinan pejabat nasional dalam menjaga komitmen mereka dari zaman kampanye sampai sekarang. Buktinya tidak ada keadilan dan tidak ada kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Mereka juga menyinggung masalah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak serta pentingnya menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat sipil demi menegakkan hukum yang adil.
