"Akhir bulan September minimal sudah terisi. Karena itu berpengaruh terhadap kinerja. Kalau Plt (Pelaksana Tugas) itu kan tidak bisa membuat kebijakan penuh, makanya harus selesai," imbuhnya.
Akri lantas menyoroti kinerja OPD yang belum optimal dalam enam bulan terakhir. Ia menilai pentingnya evaluasi menyeluruh terkait hal itu, terutama memasuki pembahasan APBD Perubahan. Menurutnya, progres realisasi program masing-masing OPD saat ini rata-rata baru menyentuh angka 80-90 persen.
"Saya kira dalam enam bulan terakhir ini ada plus-minusnya. Kalau dari tingkat kinerja pelayanan publik, nanti pemantauannya langsung oleh gubernur, sementara kami di dewan mengevaluasi hampir seluruh OPD berdasarkan realisasi kinerjanya," pungkas Akri.
