NADIKABAR.COM — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diisi dengan pelaksanaan berbagai program prioritas di bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya nasional. “Gerak nyata selama dua tahun ini perlu dilihat tidak hanya dari pelaksanaannya, tetapi juga keterkaitannya dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berbagai program prioritas harus selaras dengan perencanaan pembangunan agar sasaran pembangunan dapat tercapai,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu (21/10).
Di bidang pangan, pemerintah memperkuat produksi dalam negeri, menyederhanakan tata kelola pupuk, serta mengembangkan kawasan pangan dan kampung nelayan. Selain itu, 145 aturan pupuk dihapus dan telah dibangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I. Capaian tersebut berdampak nyata bagi petani yang lebih mudah memperoleh pupuk dengan harga lebih terjangkau.
Pada sektor energi, penerapan biodiesel B50 menjadi salah satu upaya untuk mendukung kemandirian energi nasional. Indonesia berhenti mengimpor solar sejak 1 Juli 2026. Hingga 7 September 2026, penyaluran B50 mencapai 3,4 juta kiloliter dan menjangkau 6.050 SPBU atau 94 persen dari total 6.412 SPBU.
Penguatan sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi salah satu prioritas presiden. Di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 lokasi dengan lebih dari 44.000 siswa. Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah diikuti 99,1 juta jiwa pada 2026. Sementara itu, per Juli 2026, sebanyak 22 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) telah meningkat kelas menjadi tipe C, sedangkan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencapai 8.304.231 jiwa per 5 April 2026.
Selanjutnya, hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,43 juta orang. Jumlah tersebut merupakan realisasi Program Keluarga Harapan mencapai 9,7 juta keluarga atau 97,08 persen dari target. Pemerintah juga menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran. Sementara itu, pada sektor ekonomi kerakyatan, sebanyak 23.000 gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun dan 28.626 manajer telah direkrut.
Pembangunan infrastruktur dan perumahan juga terus didorong untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian dan konektivitas. Penguatan hilirisasi, industrialisasi, serta tata kelola sumber daya nasional juga menjadi bagian dari upaya transformasi pembangunan nasional.
“Kementerian PPN/Bappenas akan terus berkomitmen memastikan perencanaan pembangunan, termasuk pelaksanaan hingga evaluasinya dapat selaras dengan capaian di berbagai sektor pembangunan. Tentunya, yang menjadi tujuan akhir adalah menghadirkan berbagai program kebijakan yang berdampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.
