NADIKABAR.COM — Pemerintah menjalankan sejumlah program untuk mendukung pendidikan guru madrasah, santri, dan siswa madrasah selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut meliputi peningkatan tunjangan guru, penyaluran beasiswa, layanan kesehatan, pemenuhan gizi siswa, hingga penguatan kelembagaan pesantren.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan dukungan terhadap guru madrasah, santri, dan pesantren terus diperkuat, terutama bagi kelompok yang selama ini belum mendapatkan afirmasi kebijakan secara optimal.
"Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama memastikan guru madrasah, santri, dan pesantren yang lama belum tersentuh afirmasi kebijakan secara optimal kini mendapat pengakuan dan dukungan yang setara," ujar Syahganda dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).
Salah satu program yang dijalankan adalah peningkatan akses guru madrasah terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jumlah peserta PPG di lingkungan Kementerian Agama meningkat dari 29.933 orang pada 2024 menjadi 206.411 orang pada 2025.
Pada periode yang sama, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Syahganda mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pengakuan profesionalitas guru dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Peran guru ini penting dalam membangun kualitas pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta didik," tambah Syahganda.
Selain dukungan bagi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendidikan bagi santri dan mahasiswa. Sepanjang 2025-2026, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disalurkan dengan nilai total Rp 7 triliun bagi anak-anak pesantren dan mahasiswa.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau lebih dari tiga juta siswa dan santri. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 6,3 juta siswa madrasah dan santri.
Menurut Syahganda, dukungan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi diharapkan dapat membantu anak-anak dari keluarga sederhana melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka.
"Dengan dukungan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi, anak-anak dari keluarga sederhana diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka," tambah Syahganda.
Pemerintah juga memperkuat kelembagaan pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren pada Maret 2026. Pembentukan direktorat tersebut sebelumnya telah diusulkan sejak 2019.
Keberadaan direktorat jenderal ini ditujukan untuk mendukung sekitar 42 ribu pondok pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan, perlindungan santri, dan pengembangan kemandirian ekonomi.
Syahganda mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pembentukan generasi santri dan siswa madrasah yang memiliki kemampuan akademik, akhlak, serta sikap menghargai keberagaman.
"Inilah fondasi untuk mencetak generasi santri dan madrasah yang unggul, berakhlak, dan rukun dalam perbedaan. Seluruh langkah itu sejalan dengan tema Hari Santri 2026, yaitu 'Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas'," ujarnya.
Peringatan Hari Santri 2026 mengangkat tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas". Dukungan terhadap pendidikan keagamaan menjadi salah satu isu yang disorot pemerintah dalam rangkaian kebijakan selama dua tahun terakhir.
