Indonesia perlu mengembangkan sistem peringatan dini pangan berbasis AI yang menghubungkan BMKG, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Bulog, dan pemerintah daerah. Prediksi harus diikuti protokol tindakan yang jelas. Kualitas data, perlindungan privasi, evaluasi model, dan pengawasan manusia juga harus dijamin.
Sejarah 1965, Malari 1974, dan Reformasi 1998 menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi dan keadilan sosial. Namun, pemerintah dapat mengurangi risiko krisis melalui kebijakan yang tanggap, transparan, dan berbasis bukti.
AI tidak akan menghentikan El Niño atau menjamin stabilitas politik. Tetapi, pemanfaatannya secara tepat dapat membantu Indonesia mendeteksi risiko lebih dini, menjaga keterjangkauan pangan, dan mencegah gangguan produksi pangan berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Ketahanan pangan bukan hanya soal berapa banyak pangan diproduksi, melainkan juga seberapa siap negara menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya ketika krisis datang. Indonesia perlu membangun sistem pangan yang tidak hanya mampu merespons krisis, tetapi juga mampu mengantisipasinya melalui kecerdasan buatan.
Boimin. Pemerhati Kebijakan Pangan, Doktor Ilmu Pangan dari University of Massachusetts Amherst, Research Fellow PKSPL IPB, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Pengurus Perhimpunan Alumni Amerika Serikat (ALUMNAS) Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesional (2026-2031)
