NADIKABAR.COM — Menteri Kebudayaan Fadli Zon merespons dugaan intervensi terkait rentetan pembatalan tampil band punk rock Dongker di beberapa acara musik sepanjang Oktober hingga November 2026.
Ia membantah dugaan pengawasan terhadap aktivitas grup musik asal Bandung tersebut. Menurutnya, pembatalan penampilan musisi dapat terjadi apabila berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban umum.
"Kita, saya kira, negara demokrasi ya. Hal-hal yang seperti itu kecuali ada mungkin keterkaitan dengan keamanan ya," ujarnya kepada wartawan di gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
"Misalnya, atau keterkaitan dengan hal-hal yang mungkin dianggap oleh pihak aparat keamanan mungkin membahayakan ketertiban umum dan lainnya," sambungnya.
"Tapi kalau dari sisi kreativitas, saya kira di zaman Bapak Presiden Pak Prabowo ini paling bebas melakukan kebebasan berekspresi. Coba kita lihat dibanding misalnya pemerintahan sebelumnya, ya. Itu beda sekali," ujarnya.
Fadli bahkan langsung membandingkan situasi kebebasan berekspresi saat ini dengan pemerintahan sebelumnya. Ia menyinggung kasus Ahmad Dhani yang pernah dipenjara setelah menyebut pihak-pihak yang menolak gerakan #2019GantiPresiden sebagai "idiot" dalam vlog pada 2018.
"Sekarang enggak ada, dua tahun ini. Jadi di era pemerintahan Pak Prabowo saya kira kebebasan berekspresi aman, ya kan?," kata FadliZon.
"Dulu ada orang yang menginikan stupa Borobudur dengan gambar yang mirip seseorang, itu masuk penjara ya di masa yang lalu," ujarnya merujuk Roy Suryo dipenjara setelah mengunggah meme stupa Candi Borobudur dengan wajah yang menyerupai Presiden Joko Widodo pada 2022.
"Tapi sekarang tidak ada. Jadi ini juga harus dinilai sebagai sebuah keleluasaan di dalam berdemokrasi."
Dongker sendiri merupakan band punk rock yang sangat vokal menyuarakan kritik sosial dan politik. Band yang digawangi Arno Zarror, Delpi Suhariyanto, dan Dzikrie Arethusa ini secara konsisten mengangkat keresahan mengenai hak-hak sipil, kerusakan lingkungan, hingga kebebasan berekspresi dalam karya maupun aksi panggung mereka.
Sikap kritis Dongker semakin menjadi sorotan publik setelah mereka merilis album kedua bertajuk Melankolia Radikal (2026) yang sarat akan kritik terhadap pemerintah.
Hal itu pula yang menguatkan dugaan Dongker dan sejumlah warganet terkait adanya pengawasan terhadap band tersebut hingga berujung pada rentetan pembatalan pertunjukan mereka di sejumlah festival musik.
Semua bermula ketika penampilan mereka di Gesrek Festival pada 29 Oktober dibatalkan. Dongker juga dipastikan tidak dapat berpartisipasi dalam festival pada 13-15 November 2026 di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta. Namun, pihak Gesrek Festival tidak menjelaskan alasan di balik pembatalan tersebut.
Setelahnya, Dongker juga diumumkan batal tampil di Neverland Festival 2026 yang digelar di Cikarang pada 7 November. Melalui unggahan media sosial, penyelenggara menyebut pembatalan berkaitan dengan kendala prosedur regulasi yang membuat penampilan Dongker tidak dapat terlaksana.
"Perlu kami tegaskan bahwa kami pihak penyelenggara Neverland Festival maupun manajemen Dongker telah melakukan berbagai upaya maksimal dan berdiskusi secara intensif dengan pihak-pihak terkait agar penampilan Dongker di panggung Neverland tetap dapat terlaksana," tulis penyelenggara pada 4 November.
Terbaru adalah konser Tigers Jaw Live in Jakarta yang awalnya dijadwalkan berlangsung di INA Hall Kota Peruri, Jakarta, pada Minggu (8/11) dengan alasan masalah di luar kendali mereka.
Dongker pun mengungkap kebingungan mereka terkait dugaan pemantauan oleh pihak tertentu. Mereka juga mengatakan pernah mendapat informasi bahwa pembatasan terhadap penampilan mereka didasari kekhawatiran akan potensi kerusuhan.
Padahal, acara yang mereka gelar di ruang publik berlangsung kondusif meski tanpa standar operasional prosedur (SOP) keamanan maupun barikade panggung. Mereka pun mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah rekan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait persoalan tersebut.
"Masih banyak asumsi liar lain sih," tulis band punk rock tersebut, Sabtu (7/11). "Tapi kami sudah ngobrol ke beberapa kawan dari LBH itu semua masih aman dan dilindungi sama undang-undang gess," sambungnya.
