NADIKABAR.COM — Fraksi PDIP di DPR secara bulat memutuskan akan menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, usai rapat pleno tertutup fraksinya di kompleks parlemen, Rabu (11/11).
"Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi, kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," kata Utut.
Utut menyatakan keputusan itu telah bulat sehingga semua anggota fraksi PDIP yang jumlahnya mencapai 110 bisa ikut membubuhkan tanda tangan dalam sikap tersebut.
"Anggota kita 110, tapi kalau dibutuhkan 110. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya," kata Utut.
Namun, Utut belum mau menjelaskan pertimbangan politik keputusan tersebut. Dia menyerahkan hal itu kepada anggotanya di Komisi III bidang hukum DPR.
"Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan," ujarnya.
Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti putusan MA terkait surat keterangan (suket) ijazah Gibran mulai menguat di DPR. Puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.
DPR juga memastikan HMP akan tetap berjalan meski Gibran dalam pernyataannya akan bertahan dan siap menunjukan ijazahnya di PTUN lewat PK yang akan ia ajukan.
