NADIKABAR.COM — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menggandeng insan media untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat yang diwujudkan melalui sosialisasi penguatan fungsi kehumasan dengan menghadirkan praktisi media sebagai narasumber.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Jawa Barat, Henki Irawan, mengatakan kehumasan memiliki peran strategis dalam membangun citra institusi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat mengingat tanggung jawab komunikasi publik tidak hanya berada pada petugas humas, tetapi juga melekat pada seluruh pegawai.
“Kehumasan bukan sekadar tugas tambahan, melainkan garda terdepan yang membentuk wajah institusi kita di mata masyarakat,” kata Henki dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, setiap informasi yang disampaikan, respons terhadap pertanyaan masyarakat, hingga kualitas pelayanan pegawai turut memengaruhi citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi.
Di tengah tuntutan keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi digital, Henki menilai seluruh jajaran perlu meningkatkan kemampuan komunikasi agar dapat menyampaikan informasi secara akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Setiap informasi yang kita sampaikan, setiap respons yang kita berikan atas pertanyaan publik, dan setiap pelayanan yang kita berikan secara langsung maupun tidak langsung turut membangun citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Imigrasi Sukabumi,” ujarnya.
Pemimpin Redaksi voiceindonesia.co, Anton Sahadi dalam pemaparannya menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pers dan instansi pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang terverifikasi, termasuk mengenai kebijakan dan regulasi keimigrasian.
Menurut Anton, hubungan media tidak seharusnya hanya dibangun ketika sebuah institusi menghadapi persoalan atau krisis. Koordinasi yang rutin dan terbuka diperlukan agar informasi dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami publik.
“Kami mendorong terbangunnya koordinasi rutin melalui jalur komunikasi yang jelas dan responsif, sehingga tercipta ekosistem komunikasi publik yang proaktif,” ujar Anton.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi, transparansi, dan kejelasan informasi sebagai landasan membangun kemitraan profesional antara insan pers dan institusi pemerintah.
