NADIKABAR.COM — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus memperkuat pemanfaatan data Keluarga Risiko Stunting (KRS) untuk intervensi pencegahan stunting lebih tepat sasaran, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi prevalensi tinggi.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan data KRS dapat dikolaborasikan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, dan berbagai mitra, untuk menentukan sasaran program, mengingat masih terdapat kesenjangan prevalensi stunting antar-wilayah, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) masih tinggi yakni 37 persen.

"Data KRS yang memang dimiliki oleh Kemendukbangga/BKKBN siap kami kolaborasikan untuk pihak-pihak yang memang memiliki kepedulian dan keinginan untuk membantu pencegahan stunting agar bisa lebih tepat sasaran. Kolaborasi tersebut juga dapat diperkuat melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting)," kata Wamendukbangga Isyana di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pendekatan tersebut dapat diarahkan, terutama kepada keluarga dengan sejumlah faktor risiko, seperti orang tua yang terlalu muda atau terlalu tua, jarak kelahiran terlalu dekat, serta jumlah anak yang banyak.

Menurutnya, pencegahan stunting juga tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi, tetapi membutuhkan intervensi sensitif yang mencakup edukasi pola makan dan gizi, perilaku hidup sehat, ketersediaan air bersih, serta sanitasi.

"Termasuk bagaimana pentingnya buang air bersih tidak sembarangan, ini juga menjadi salah satu bagian dari intervensi-intervensi sensitif yang perlu dilakukan dan terus digalakkan dan dikomunikasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," tutur Wamendukbangga.

Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak, mengingat masih terdapat kesenjangan penanganan stunting antardaerah.

Dalam forum bersama mitra global PBB, Kemendukbangga/BKKBN juga membuka peluang kerja sama untuk memperoleh dukungan para ahli, mitra global, hingga para pemangku kepentingan guna mempercepat penurunan stunting.

Prevalensi stunting secara nasional berdasarkan hasil SSGI tahun 2025 berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut bisa terus turun hingga 14,2 persen pada tahun 2029 dengan target menuju lima persen pada tahun 2045.