Indah sebut DCP sebagai bentuk perlindungan konkret bagi buruh. Selain memperketat syarat PHK dengan 15 alasan khusus, pemerintah memastikan pekerja tidak lagi menjadi korban perusahaan yang gagal bayar saat terjadi PHK massal.
"Ini adalah bentuk wujud perlindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada. Jadi tidak lagi ada kejadian-mohon maaf-seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar," beber Indah.
Meski bersifat wajib, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha skala kecil. Dalam ketentuan Pasal 253, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Sebaliknya, bagi perusahaan menengah dan besar yang abai menyediakan dana cadangan pesangon, Kemnaker menyiapkan sanksi administratif bertingkat.
Adapun sanksi meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Tak hanya itu, UU No. 27 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti tidak membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sertauang penggantian hak pekerja ter-PHK dapat langsung dijerat dengan sanksi pidana.
