"Ada dua provinsi yang sangat rendah yang berada di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Ada 30 atau 39 kalau tidak salah kabupaten yang sangat rendah dan dua kota. Jadi totalnya sekitar 351 daerah, dan ada 30 yang rendah," ucap Ahmad.
"Nah, dari situlah karena kapasitas fiskal yang sangat rendah itu, maka kita mengusulkan kepada pemerintah agar ada penambahan. Minimal katanya teman-teman daerah, nilainya angkanya sama dengan tahun 2025," sambungnya.
Arah TKD berubah tajam dalam dua tahun terakhir. Pagu TKD APBN 2026 ditetapkan Rp693 triliun, jauh di bawah pagu definitif 2025 sebesar Rp848,52 triliun, dengan outlook 2026 di angka Rp696,9 triliun.
Pada APBN 2027, yang disahkan DPR pada 29 September 2026, mengalokasikan TKD Rp735 triliun atau naik 5,5 persen dari outlook 2026.
"Tetapi pemerintah pusat akhirnya hanya menyanggupi pagu Rp735 triliun. Alasannya karena selain dana TKD yang langsung ditransfer ke daerah, ada dana-dana lain dari pusat lewat lembaga maupun kementerian dalam bentuk program-program belanja kementerian/lembaga," ucap Ahmad.
