Ia turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan dalam mekanisme tersebut.
Menurutnya, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik serta akses korban dan pihak yang berhak terhadap upaya hukum juga perlu dipastikan. Dengan demikian, proses pemulihan tidak menimbulkan kerugian atau sengketa baru bagi pihak yang memiliki hak secara sah.
"Tujuan kita adalah memulihkan hak korban melalui prosedur yang sah. Karena itu, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dan kepastian upaya hukum harus menjadi bagian dari pengaturannya," ucapnya.
Lebih lanjut, Rano menyampaikan bahwa Komisi III terus mengintensifkan pembahasan sekaligus mendengarkan masukan dari akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, serta berbagai kalangan untuk memperkuat substansi pengaturan.
"RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana sudah dinantikan masyarakat. Kita ingin memastikan kehadirannya memberikan mekanisme yang efektif, terukur, dan sesuai prinsip negara hukum untuk memulihkan aset serta mengembalikannya kepada pihak yang berhak. Bagi masyarakat korban kejahatan ekonomi, pemulihan hak itulah yang harus kita perjuangkan," ucapnya.
