Dengan selesainya persoalan perizinan, KSP mendorong kementerian dan lembaga terkait segera memindahkan fokus ke tahap pengoperasian jargas.
Kementerian ESDM diminta segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
Sementara itu, SKK Migas diharapkan memastikan alokasi gas dan titik serah, sedangkan BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
"Kalau perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, kita bisa mengurangi hambatan dan mempercepat pencapaian target," kata Dudung pula.
