NADIKABAR.COM — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait penyadapan. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memperjelas kewenangan hingga sanksi bagi pihak yang melanggar.
"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
TB Hasanuddin menyebut mekanisme kewenangan penyadapan mesti diatur melalui undang-undang. Ia berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti menyikapi kasus penyadapan ilegal oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke Presiden Prabowo Subianto.
"Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang," kata TB Hasanuddin.
