Ia menilai fasilitas tersebut dapat menjadi insentif agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.
"Kalau tarifnya dibuat terjangkau atau flat dan terintegrasi dengan perjalanan transportasi umum, ini bisa menjadi salah satu insentif agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai besaran tarif integrasi juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kebutuhan subsidi pelayanan publik (PSO), sehingga tetap terjangkau tanpa mengganggu keberlanjutan layanan.
Ia juga mendorong kajian keterlibatan Danantara dalam pembiayaan infrastruktur transportasi agar pembangunan dapat dipercepat tanpa membebani APBD secara berlebihan.
