Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengatakan pada Rabu bahwa sekitar 2.500 orang telah ditahan menyusul demonstrasi 17 Oktober. Sebanyak 917 tersangka telah diserahkan untuk menjalani proses hukum, sedangkan 174 orang telah dipenjara.
Kerusuhan itu memicu reaksi politik menjelang pemilihan presiden tahun depan. Kandidat dari kubu kanan jauh dan kiri radikal mencatat dukungan kuat dalam berbagai jajak pendapat.
"Pemerintah telah kehilangan kendali atas segalanya," kata Marine Le Pen, pemimpin kanan jauh, kepada radio Franceinfo.
Sementara itu, partai kiri radikal France Unbowed (LFI), yang membantah tuduhan para menteri bahwa mereka turut menyulut kerusuhan, mengecam rencana pengerahan tentara di jalan-jalan Paris.
"Para demonstran bukan musuh dari dalam. Pemerintah Prancis tidak boleh memerangi rakyatnya sendiri," demikian pernyataan kelompok parlemen LFI.
Protes di sejumlah negara Eropa lainnya menambah kekhawatiran bahwa kemarahan akibat memburuknya taraf hidup akan meluas, ketika banyak negara juga bergulat dengan persoalan anggaran.
Di Yunani, ribuan mahasiswa dan guru turun ke jalan pada Rabu (21/10). Mereka menuntut peningkatan anggaran pendidikan, fasilitas yang lebih baik, dan ruang kelas yang tidak terlalu sesak. Tuntutan itu mencerminkan keresahan serupa di negara-negara Eropa lainnya.
Sementara itu, Italia pada Selasa (20/10) menyetujui serangkaian langkah keamanan baru. Kebijakan tersebut mencakup penetapan tindak pidana baru bagi keterlibatan dalam aksi demonstrasi yang disertai kekerasan serta pemberatan hukuman bagi perusuh, sebagai respons atas kerusuhan akhir pekan lalu.
