Tito mengatakan akan dibentuk tim teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri untuk membahas solusi atas persoalan itu. Tim tersebut akan menyoroti daerah yang pembiayaan belanja pegawainya berada di atas 40 hingga 50 persen.
"Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya," terang dia.
Dalam pertemuan yang sama, kedua menteri juga membahas pemberian insentif fiskal kepada daerah berprestasi. Kemendagri memberikan bantuan pemerintah sebagai bentuk apresiasi berdasarkan berbagai kategori penilaian, yang diharapkan dapat mendorong persaingan positif antarkepala daerah.
Sementara itu, Suahasil menekankan bahwa program rehab-rekon pascabencana Sumatera yang telah dianggarkan pada 2026 harus diselesaikan sesuai rencana. Pemerintah juga perlu mempersiapkan kebutuhan pendanaan untuk mendukung kelanjutan program pada 2027 dan 2028.
