NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mendorong penguatan koordinasi antara manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pengurus koperasi, serta kepala desa atau lurah dan jajarannya untuk memastikan operasionalisasi koperasi berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan saat berdialog dengan sekitar 26 ribu manajer KDKMP dalam kegiatan Sapa Manajer KDKMP di Seluruh Indonesia, Senin (26/10). Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memantau pelaksanaan program sekaligus menyerap kendala yang dihadapi pengelola di lapangan.
Dalam kegiatan itu, sejumlah manajer dari Banyumas, Kediri, dan Blitar menyampaikan persoalan pasokan barang yang belum konsisten serta kebutuhan biaya operasional. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan KDKMP.
"KDKMP merupakan program baru dengan pekerjaan besar yang harus kita jalankan bersama. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin," ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, ia merencanakan rapat evaluasi KDKMP setiap minggu serta pertemuan rutin dengan para manajer. Langkah tersebut ditujukan untuk memantau perkembangan operasional dan memastikan kendala yang dilaporkan mendapat tindak lanjut.
Dalam pengelolaannya, manajer bertanggung jawab menjalankan operasional harian KDKMP dengan berkoordinasi bersama pengurus dan kepala desa atau lurah yang berperan sebagai pengawas. Manajer bersama pengurus juga perlu menyampaikan laporan mengenai perkembangan usaha, kondisi keuangan, kesiapan pengelolaan, serta kendala dan tindak lanjutnya.
Zulkifli mengingatkan bahwa KDKMP memiliki dua fungsi utama, yakni menjadi infrastruktur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan menjadi offtaker yang menampung serta membeli hasil produksi warga. Karena itu, manajer diminta memprioritaskan pelayanan publik, terutama dalam memastikan ketersediaan dan penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
"Fokuskan KDKMP untuk menjalankan fungsi infrastruktur pemerintah yang menyalurkan barang bersubsidi kepada penerima yang berhak. KDKMP harus hadir sebagai layanan yang nyata bagi warga dan menjadi penghubung bagi hasil produksi desa ke pasar," katanya.
Di samping koordinasi dengan perangkat desa dan pengurus, para manajer didorong berkomunikasi aktif dengan Agrinas dan BUMN pemasok terdekat untuk mengatasi persoalan pasokan barang. Mereka juga dapat memanfaatkan penanggung jawab area atau PIC Area Agrinas sebagai penghubung, pendamping teknis, dan saluran untuk menyampaikan kendala yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Menurut Zulkifli, penyelesaian masalah operasional tidak selalu harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat karena prosesnya dapat memerlukan waktu. Manajer diharapkan aktif berkoordinasi dengan pihak terkait di wilayah kerja dan melaporkan perkembangan penanganan masalah agar penyelesaian dapat berlangsung lebih cepat.
Saat ini, terdapat 28.787 KDKMP di Indonesia, dengan 10.070 koperasi di antaranya telah beroperasi. Pemerintah ingin memastikan koperasi yang berjalan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari akses terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi hingga pengembangan kegiatan ekonomi desa.
"KDKMP harus hidup dan memberi manfaat nyata. Kita kawal bersama agar koperasi ini melayani warga dengan cepat, memperkuat ekonomi desa, dan membuka peluang bagi masyarakat setempat," pungkas Zulkifli.
