Kedua, tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang memperkuat koordinasi lintas instansi dan pengembangan talenta. Ketiga, manajemen pengetahuan (knowledge management) yang menjaga memori kelembagaan dan kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
"Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari kapasitas negara yang dibutuhkan untuk menopang diplomasi Indonesia. Karena pada akhirnya, tujuan diplomasi adalah terpenuhinya kepentingan nasional dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ungkap Rini.
Rini mengungkapkan kapasitas negara yang menopang diplomasi Indonesia kini juga menjadi perhatian dunia, salah satunya melalui proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Ia menyampaikan aksesi OECD bukan sekadar upaya memenuhi standar internasional, tetapi juga menjadi ruang diplomasi kebijakan bagi Indonesia.
Meski demikian, Rini menyadari konstelasi global terus berubah. Tantangan seperti konfrontasi geoekonomi, disrupsi informasi, rivalitas kekuatan besar, serta meningkatnya tekanan terhadap tatanan internasional ada di depan mata.
Rini menegaskan ada tiga agenda reformasi birokrasi yang saling memperkuat dalam membangun kapasitas negara untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, tata kelola yang berintegritas, melalui penguatan kelembagaan, akuntabilitas, dan proses pemerintahan yang konsisten.
