NADIKABAR.COM — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menandatangani nota kesepakatan (MoU) untuk memperkuat sinergi penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem migrasi aman sekaligus meningkatkan kompetensi calon pekerja migran asal Jawa Tengah agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Penandatanganan MoU yang berlangsung di Semarang, Kamis (12/11), menjadi bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelayanan bagi pekerja migran. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penempatan, pelindungan, hingga pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Menteri P2MI, Mukhtarudin mengatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
"Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik perlindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Penguatan sinergi tersebut sejalan dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pekerja migran. Mukhtarudin menjelaskan, pembentukan Kementerian P2MI merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam mengelola penempatan dan pelindungan pekerja migran.
Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Presiden Prabowo memberikan dua arahan utama kepada Kementerian P2MI. Arahan pertama berkaitan dengan penguatan kualitas pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air, sedangkan arahan kedua berfokus pada peningkatan kompetensi pekerja migran dari kategori lower skill menuju medium-high skill agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja formal dan profesional di berbagai negara.
Peningkatan kompetensi tersebut salah satunya diwujudkan melalui program SMK Go Global yang telah berjalan di Jawa Tengah. Program ini memiliki kuota sekitar 8.000 peserta dengan jumlah pendaftar hampir mencapai 9.000 orang, sementara sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua.
"Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia," ucapnya.
Tingginya minat masyarakat terhadap program tersebut mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan SMK Go Global pada tahun mendatang. Target peserta secara nasional yang mencapai 32.000 orang pada 2026 direncanakan meningkat menjadi 140.000 orang pada 2027.
