NADIKABAR.COM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mendukung penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) dan kebijakan pengasuhan yang ramah keluarga di lingkungan kerja untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
Menurut Arifah, dukungan pengasuhan anak menjadi salah satu faktor penting untuk membantu perempuan menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga.
Arifah menyebut keterlibatan dunia usaha dalam menyediakan layanan pengasuhan dinilai dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif sekaligus mendorong produktivitas tenaga kerja.
"Pengasuhan anak bukan semata-mata urusan keluarga. Pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga dunia usaha," kata Arifah dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Policy Dialogue on Employer-Supported Childcare (ESC): From Employer Experience to Care Policy and Action yang diselenggarakan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), sebagai bagian dari peringatan International Day of Care and Support 2026.
Arifah menilai dukungan pengasuhan dari perusahaan dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas penitipan anak berkualitas, kemitraan dengan penyedia layanan pengasuhan, hingga penerapan pengaturan kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.
"Dalam konteks ini, Employer-Supported Childcare (Pengasuhan Anak yang Didukung Pemberi Kerja) menjadi salah satu langkah strategis. Dukungan dapat diwujudkan melalui fasilitas pengasuhan yang berkualitas, kemitraan dengan penyedia layanan, serta pengaturan kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan keluarga," ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan kebijakan tersebut tidak hanya membantu pekerja menjalankan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga mendukung produktivitas, keberlanjutan tenaga kerja, serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih ramah perempuan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus pendiri IBCWE, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan investasi pada dukungan pengasuhan anak juga memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha.
Menurut Shinta, kebijakan pengasuhan yang mendukung kebutuhan pekerja dapat membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas.
Ia mencontohkan sebuah perusahaan tekstil di Vietnam yang mencatat penurunan tingkat pergantian pekerja hingga sepertiga setelah membuka taman kanak-kanak di tempat kerja.
Sementara itu, studi di Indonesia menunjukkan bahwa penambahan satu prasekolah untuk setiap 1.000 anak dapat meningkatkan produktivitas pabrik manufaktur dengan proporsi pekerja perempuan rata-rata sebesar 11 persen.
"Ini menunjukkan bahwa dukungan pengasuhan bukan hanya isu sosial, tetapi juga strategi bisnis yang berdampak nyata," ujar Shinta.
Sejak 2024, IBCWE melalui program Employer-Supported Childcare (ESC) bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk mengembangkan dukungan pengasuhan sesuai kebutuhan pekerja dan kondisi bisnis masing-masing.
Skema yang diterapkan mencakup pengaturan kerja fleksibel, cuti orang tua, serta penyusunan kebijakan perusahaan yang membantu pekerja menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan pengasuhan.
Dalam forum tersebut, dua perusahaan mitra program ESC turut membagikan pengalaman mengenai penerapan kebijakan pengasuhan di tempat kerja, mulai dari identifikasi kebutuhan pekerja hingga tantangan selama pelaksanaan.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa tidak ada satu model pengasuhan yang dapat diterapkan secara seragam di semua perusahaan. Karena itu, kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik tenaga kerja, kebutuhan keluarga, dan kondisi operasional bisnis.
Forum tersebut juga mempertemukan pemerintah dan dunia usaha untuk membahas dukungan yang diperlukan agar praktik pengasuhan di tempat kerja dapat diterapkan lebih luas.
Melalui dialog kebijakan ini, IBCWE berharap kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat ekosistem pengasuhan anak di Indonesia.
