NADIKABAR.COM — Pandangan keagamaan perlu dihormati. Namun, konsumen memiliki hak yang wajib dilindungi dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan bukti.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik (REL)/Vape, yang ditandatangani pada 6 November 2026 dan diumumkan kepada publik pada 9 November 2026. MUI mendasarkan keputusan tersebut pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta prinsip sadd al-dzari'ah untuk mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Keputusan tersebut tentu perlu dihormati sebagai pandangan keagamaan. MUI memiliki peran penting dalam memberikan pedoman kepada umat Islam. Selain hukum terhadap vape, fatwa tersebut juga memuat rekomendasi terkait kebijakan pengendalian lebih lanjut. Dalam konteks ini, diperlukan pembahasan yang lebih luas mengenai pendekatan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.
Pembahasan mengenai pilihan kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menolak perlindungan kesehatan. Sebaliknya, justru karena kesehatan masyarakat merupakan kepentingan bersama, setiap kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat harus memiliki dasar ilmiah, argumentasi hukum, dan pertimbangan sosial yang memadai.
Fatwa dan Kebijakan Negara Memiliki Kedudukan Masing-masing
Fatwa MUI mempunyai otoritas moral dan keagamaan yang penting bagi umat Islam. Pada saat yang sama, rekomendasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan negara perlu ditempatkan dalam mekanisme pembentukan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, mengatur jenis, hierarki, serta pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rekomendasi MUI untuk pengaturan lebih lanjut mengenai vape ini merupakan usulan yang masih harus melalui proses legislasi.
Apabila negara hendak melarang suatu produk secara menyeluruh, pembentuk undang-undang wajib mempertimbangkan kepastian hukum, asas keadilan, proporsionalitas, efektivitas, serta konsekuensi sosial-ekonominya. Pertimbangan tersebut penting untuk memastikan instrumen kebijakan yang dipilih benar-benar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif dan proporsional.
Penyalahgunaan Tidak Boleh Digeneralisasi
AKVINDO memahami bahwa penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika merupakan persoalan serius. Bahkan, berdasarkan penjelasan resmi MUI, pembahasan fatwa vape berawal dari perhatian aparat kepolisian terhadap penyalahgunaan perangkat ini sebagai media konsumsi narkotika. Persoalan tersebut tidak boleh diremehkan. Penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang harus ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku.
Namun, dalam menyikapi persoalan tersebut, penting untuk memastikan bahwa respons terhadap penyalahgunaan vape tetap membedakan antara produk vape yang beredar sesuai ketentuan dengan produk vape ilegal yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkoba.
