"Sehingga sampai dengan semester pertama ya, penyerapan APBD baik belanja maupun terkait dengan pendapatan ya masih di angka 40% lebih. Tapi tentunya kita masih optimis ya bahwa itu sesuai dengan perencanaan," katanya.
Meski demikian, angka tersebut tetap menjadi perhatian DPRD. Fungsi pengawasan disebut terus dijalankan untuk memastikan program pembangunan tidak berjalan lambat.
"Di sisi lain pada saat penyerapannya masih sebesar itu, tentunya kami yang mempunyai fungsi pengawasan terus-menerus, kita awasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat. Angka 40% itu tentunya menjadi perhatian kita untuk mendorong gubernur beserta seluruh perangkat daerahnya untuk benar-benar memaksimalkan," tutur Ono.
Ono menyebut salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah infrastruktur. Jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi menjadi sasaran pembangunan karena dampaknya paling mudah dirasakan masyarakat.
"Ada beberapa hal misalnya, prioritas pembangunan yang terutama infrastruktur, Pak KDM kan senang membangun jalan, jembatan yang Itu merupakan kewenangan provinsi. Maka prioritas infrastruktur itu yang yang tentunya harus kita dukung bersama," ucapnya.
