Langkah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri sekaligus menjaga agar pasokan air bagi masyarakat tetap terjamin.
Selain infrastruktur dasar, pemerintah juga memperkuat regulasi dan tata kelola perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam guna memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi logistik.
Pemerintah menilai implementasi regulasi turunan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, perlu berjalan efektif untuk mendukung penataan rantai pasok modern dan memperluas konektivitas antarmoda.
“Dukungan regulasi ini diharapkan mampu membuka peluang penataan rantai pasok modern, memperluas konektivitas antarmuda, serta menjadikan Batam sebagai model percontohan (benchmark) bagi kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia,” jelas Wamenko Dradjad.
