NADIKABAR.COM — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa seluruh personel satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan secara gratis.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Dr dr Ten Suyanti yang ditemui di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa jaminan pengobatan tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum dan relawan, melainkan mencakup seluruh pihak yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla tanpa dikenakan biaya sepeser pun.
Selain pengobatan gratis, pemerintah turut memberikan dukungan preventif berupa penyediaan masker khusus pemadam kebakaran, pembagian vitamin, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi para petugas di lapangan.
"Kita juga cek rutin dan pemberian vitamin yang kita bantu dari pemerintah. Dan ya relawan tentunya gratis ya. Enggak hanya relawan, harusnya semua kasus yang terkait karhutla ini tidak ditarik biaya," kata dia.
Sementara Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menambahkan bahwa fasilitas kesehatan di daerah terdampak, seperti puskesmas dan klinik telah diinstruksikan untuk beroperasi penuh selama 24 jam.
Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mengonfirmasi sampai dengan Oktober 2026 ada sebanyak 71.878 personel gabungan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas
Adapun jumlah personel dan distribusi kekuatan di lapangan terdiri dari anggota TNI-Polri, petugas pemadam kebakaran, personel Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, Dinas Kehutanan pemerintah kabupaten/ daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta relawan masyarakat peduli api (MPA)
Sebaran di enam provinsi prioritas di Riau 14.837 personel, Kalimantan Barat 14.458 personel, Kalimantan Tengah 16.387 personel, Sumatera Selatan 12.285 personel, Kalimantan Selatan 7.927 personel, dan Jambi 5.984 personel.
Menurut Berton, kebijakan layanan kesehatan darurat tanpa pungutan biaya tersebut telah dikoordinasikan secara intensif bersama para kepala daerah, termasuk dalam setiap rapat koordinasi nasional untuk memastikan para personel satgas darat, relawan, maupun warga yang bertaruh nyawa di garis depan penanganan karhutla terlindungi kesehatan dan keselamatannya.
"Puskesmas ataupun klinik yang ada di buka. Mereka adalah garda terdepan, terlindungi," cetusnya.
