NADIKABAR.COM — Pengamat pertanian Khudori mengapresiasi langkah pemerintah dan kepolisian mengungkap dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Apresiasi dan dukungan patut diberikan kepada Kepala Bapanas dan aparat penegak hukum yang telah membongkar dugaan penyelewengan ini," kata Khudori dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu turut mendorong pengusutan menyeluruh untuk memastikan pertanggungjawaban setiap pihak.
Ia menilai pengusutan perlu mencakup asal pasokan, jumlah beras yang diduga disalahgunakan, hingga jalur penjualannya guna mencegah penyimpangan serupa kembali terjadi.
Menurut dia, penegakan hukum penting untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, yang menjadi sasaran penyaluran beras SPHP dengan dukungan subsidi pemerintah.
Meski mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah, Khudori menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperjelas melalui penyidikan, terutama sumber perolehan beras yang diduga dioplos.
"Asal beras SPHP menjadi penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.
Khudori menjelaskan penyidik perlu memastikan apakah beras diperoleh langsung dari Bulog atau melalui mitra penyalur, sehingga tanggung jawab masing-masing pihak dapat ditentukan berdasarkan bukti dan jalur distribusi yang sebenarnya.
