NADIKABAR.COM — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat setelah anjlok dalam pada awal pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (22/10)2026. Diketahui dari NadiKabar, indeks saham sempat melemah ke level terendahnya pada posisi 5.100-an pagi tadi.

Berdasarkan data RTI Business, IHSG menguat 0,615% ke level 5.363,55 pukul 09.28 WIB. Volume transaksi tercatat sebanyak 6,47 miliar dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,13 triliun. Sebanyak 334 saham menguat, 275 saham melemah dan 152 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG saat ini berada di angka Rp 9.464,39 triliun.

Hal tersebut seolah menjadi fatamorgana di tengah tekanan pasar yang mendorong IHSG hingga kembali tenggelam di level terendah di angka 4 ribuan pada awal pekan ini. BEI (Bursa Efek Indonesia) bersama pemerintah terus melakukan sejumlah perbaikan di sistem bursa saham Indonesia. Reformasi yang tengah dijalankan adalah dengan mulai menaikkan batas minimum saham publik (free float) menjadi 15% hingga membuka seluas-luasnya informasi kepemilikan saham. Usaha ini dilakukan karena MSCI terus mengancam akan menurunkan status pasar saham Indonesia.

Dalam keterangan resminya, MSCI menyatakan dan mempertimbangkan reklasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Langkah ini didasari kekhawatiran yang berkelanjutan mengenai aksesibilitas investasi dan tata kelola pasar. Pelaku pasar global menilai struktur kepemilikan saham Indonesia masih belum transparan, ditambah kekhawatiran mengenai dugaan aktivitas perdagangan yang terkoordinasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, hingga CEO Danantara Rosan Roeslani pun sempat mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia pada Jumat (16/10/2026) kemarin. Mereka melakukan pertemuan tertutup di ruang direksi BEI.

Namun sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan Indonesia belum juga memuaskan pihak MSCI. Dalam keterangan resminya, MSCI menyatakan dan mempertimbangkan reklasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Langkah ini didasari kekhawatiran yang berkelanjutan mengenai aksesibilitas investasi dan tata kelola pasar.