Untuk memastikan orkestrasi yang efektif, pemerintah telah membentuk unit khusus penanganan polutan berumur pendek, yakni Super Pollutant Unit Indonesia, pada Oktober 2026.
Guna menjamin keberlanjutan pendanaan, Kementerian Lingkungan Hidup mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka akses perdagangan karbon bagi proyek-proyek mitigasi metana.
"Skema pendanaan inovatif ini juga diperkuat melalui instrumen sukuk hijau negara yang mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan,” katanya.
Dalam kesempatan pertemuan tingkat menteri tersebut, ia mengundang lembaga keuangan global dan mitra industri untuk membangun kolaborasi strategis, mulai dari mendanai fasilitas pengolahan sampah kota, mendukung manajemen irigasi petani, hingga bekerja sama dengan operator energi untuk menekan kebocoran emisi.
“Melalui aksi kolaboratif ini, Kementerian Lingkungan Hidup optimistis Indonesia dapat memberikan kontribusi terukur bagi keselamatan bumi,” ucapnya.
