Meski begitu, dia mengatakan persoalan ijazah Wapres Gibran yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini secara normatif akan memunculkan perdebatan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A ayat (1) UUD 1945, mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
Pertanyaan konstitusional tersebut menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP.
"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," katanya.
