NADIKABAR.COM — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyerahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dari NTT ke Malaysia kepada kejaksaan.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra di Kupang, Jumat mengatakan kedua tersangka berinisial YE dan YT diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan bagian dari penyelesaian penyidikan kasus dugaan perdagangan orang yang berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke Malaysia,” katanya.

Ia menjelaskan, perkara tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/VI/2026/SPKT/Ditresppadanppo Polda NTT tertanggal 1 Juni 2026.

Penyidik kemudian melengkapi proses penyidikan hingga Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan hasil penyidikan atas nama kedua tersangka telah lengkap.

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, penyidik melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

Dalam perkara itu, kedua tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain Pasal 80 jo. Pasal 66 dan Pasal 5 huruf a, serta Pasal 83 jo. Pasal 68 dan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, atau Pasal 81 jo. Pasal 69.

Henry mengatakan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural merupakan praktik yang berisiko menjerumuskan masyarakat ke dalam eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.

Karena itu, Polda NTT mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, dokumen, dan prosedur keberangkatan.

Ia juga meminta masyarakat melaporkan kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan indikasi perekrutan maupun pengiriman pekerja migran Indonesia melalui jalur ilegal.

Dengan penyerahan kedua tersangka dan barang bukti tersebut, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan kejaksaan untuk diproses ke tahap penuntutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.