NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP Safaruddin merespons status mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan.
Hal itu diungkapkan Safaruddin dalam rapat Komisi III dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di DPR, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurut dia, dalam kasus penyadapan itu sebaiknya komandannya dulu yang harus dibereskan.
"Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik," katanya.
"Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati," imbuhnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyusi mengatakan, kasus penyadapan diduga terjadi di Jakarta Selatan.
"Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik," kata Suyudi.
Kata dia, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu: Perintah penyadapan, Provisioning, Pelaksanaan penyadapan, Pelaporan kepada end user, dan Penghapusan data
"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata dia.
Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
