Kabupaten Klungkung memiliki wilayah kepulauan, salah satunya Nusa Penida. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan alokasi pembiayaan lebih besar, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengoptimalkan pelayanan publik.
"Semoga ada perubahan perhitungan TKD yang lebih memperhatikan karakteristik geografis daerah, mengingat di Kabupaten Klungkung ada wilayah kepulauan, kapasitas fiskal daerah serta dukungan fiskal untuk kebutuhan dasar masing-masing daerah," ungkapnya.
Tjok Surya menilai tantangan geografis setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Biaya pembangunan dan pelayanan publik di kawasan kepulauan berbeda dengan wilayah daratan. Karena itu, dia berharap pemerintah pusat lebih jeli melihat kondisi di lapangan saat menentukan besaran dukungan fiskal.
